Hadiri Diseminasi HAM di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, Imigrasi Tangerang Dukung Pelayanan Publik Berbasis Ramah HAM

4 Maret 2021

Tangerang, 04/03/2021 - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Felucia Sengky Ratna hadir dalam kegiatan Diseminasi Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Unit Pelaksana Teknis yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bekerjasama dengan Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didampingiKepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Nopita Nurramasari beserta Staf yang bertempat di Aula Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang.

 

Kegiatan ini buka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelayanan Teknis beserta jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Agus Toyib menyampaikan dalam sambutannyamenyatakan “Jika ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan HAM kepada Ka UPT harus segera ditindak lanjuti. Dalam memberikan pelayanan selaras dengan ajaran agama. Institusi ini harus bisa menciptakan penegakkan dan kemajuan HAM, inilah yang harus didorong terus menerus dan menjadi tanggung jawab Ka UPT agar menjadi contoh kepada seluruh jajarannya. Berikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban sebagai aparatur sipil negera. Dalam membuat kebijakan harus memperhatikan aspek HAM.”

 

Kegiatan diseminasi HAM dilanjutkan dengan pemaparan pertama oleh Suganda Parmanto Tanjung mewakili Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM mengenai Petunjuk Teknis Pengisian/Pemenuhan Kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dilanjutkan pemateri kedua oleh Muhammad Hafiz dari Centra Institute/Human Rights Working Group mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM (Pelaksanaan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018) dilanjutkan diskusi interaktif mengenai teknis tata cara agar masing-masing UPT dapat meraih penghargaan sebagai UPT berbasis ramah HAM.

 

Kegiatan diseminasi tetap mengacu dan mematuhi protokol kesehatan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan institusi dapat menciptakan penghormatan kepada HAM serta adanya standar kinerja pengukuran pelayanan publik berbasis ramah HAM. (Tikim)

 

 

Penulis:

Purwasary, Analis Keimigrasian Ahli Muda

Kembali