Perkuat Satker Menuju WBK dan WBBM, Balitbangham Lakukan Evaluasi Action Plan Peningkatan IPK

1 Agustus 2019

 

Serang – Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangham), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Banten melaksanakan evaluasi pemenuhan data action plan peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan sosialisasi peran layanan publik dan pengukuran pemanfaatan hasil penelitian di aula Kanwil Kemenkumham Banten pada Kamis (01/08).

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan action plan dalam rangka peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi pada Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten beserta dengan para jajaran Kantor Wilayah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.    

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Imam Suyudi, menyampaikan bahwa pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja WBK dan WBBM telah memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan yaitu memiliki pelayanan publik, mengolah sumber daya manusia yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unitnya. Dari seluruh satker yang diusulkan sebagai satker WBK dan WBBM di provinsi Banten, dihasilkan sebanyak 3 satker yang memenuhi persyaratan, diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.

“Kami berharap bahwa (satker yang ditunjuk) maksimal dalam mempersiapkan penilaian dari Kemenpan-RB dan BPS. Pejabat dihimbau untuk tidak terlena dengan hasil internal yang menunjukkan nilai baik karena kunci dari semua ini adalah bagaimana kita membangun komitmen dan tetap mengutamakan kemudahan layanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.” tegas Imam Suyudi melalui sambutannya.

Kegiatan lalu dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum HAM, Bintang Meini Tambunan. Pada kesempatan ini, dipaparkan evaluasi dari pelaksanaan action plan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. Hasil temuan serta rekomendasi yang harus diambil oleh satker juga disampaikan dalam paparannya. Menurutnya, evaluasi ini semata-mata bertujuan sebagai penguatan satker dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Diharapkan setelah adanya penguatan ini, satker dapat segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Balitbangham.

Kembali